LN001
LN001

Ketua Lembaga KWK : Surat Bupati Tentang Pelaksanaan Pilkades Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Ketua Lembaga KWK : Surat Bupati Tentang Pelaksanaan Pilkades Tidak Mempunyai Dasar Hukum
Bagikan :
113 Views

Sumenep,- Lensanusantara – Lembaga Komonitas Warga Kepulauan (KWK) angkat bicara tentang adanya Surat Bupati Sumenep yang di tandatangani oleh Sekda 26 Agustus 2019, tidak lazim dalam tatacara teknis pembuatan surat – surat Dinas apalagi berkaitan dengan peraturan perundang – undangan Sumenep Madura Jawa Timur

Adapun Surat Bupati tersebut tidak memenuhi asaz kepatutan apalagi tata urutan perundang – undangan sesuai dengan UU no.12 tahun 2012 tentang tata urutan perundang – undangan.Senin 26/8/2019

Ketua Lembaga Komunitas Warga Kepulauan (KWK) H. Safiuddin. SH. MH mengatakan bahwa surat Bupati Sumenep perihal pelaksanaan Pilkades bisa dikatakan banci, sebab tidak mempunyai landasan hukum yang jelas,” ungkap Safiuddin.

“Konsiderannya mengacu kepada Perda no..03 tahun 2019 (seolah – olah belum ada perbup) padahal sejatinya surat tersebut lahir atas desakan masyarakat terhadap isi perbup no. 27 tahun 2019 terkait scoring,” imbunhnya.

“Dengan demikian surat bupati tersebut cacat prosedural dan cacat asaz sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dipergunakan menganulir Perbup no. 27 tahun 2019,” jelasnya.

Lanjutnya, Saya merasa aneh bin ajaib keputusan Bupati dibuat tanpa mempertimbangkan kaidah dan asaz hukum tentang tatacara pembuatan surat – surat terutama tentang aspek yuridis, ini akan mengurangi kewibawaan bupati di mata masyarakat,” paparnya. (Sale/Atnan 🇮🇩 )

About The Author

Related posts