LN001
LN001

Tolak Perbub No 39 Th 2019, GANISA Adakan Aksi

Tolak Perbub No 39 Th 2019, GANISA Adakan Aksi
Bagikan :
57 Views

Sumenep, LensaNusantara – Masyarakat Gerakan Aliansi Peduli Sepudi (GANISA) bersatu mengadakan demontrasi yang intinya menolak perbup Bupati sumenep Madura Jawa Timur.

Adapun Aksi unjuk rasa tersebut Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di halaman Kantor Syahbandar Kecamatan Gayam.

Aksi GANISA diikuti oleh massa aksi sebanyak ± 400 orang gabungan dari Kecamatan Gayam dan Kecamatan Nonggunong dengan membawa sebuah alat pengeras suara (Sound System) dan beberapa lembar pamflet/poster. Dan bertindak selaku koordinator lapangan (korlap) yaitu Misyanto, alamat Dusun Wa’duwak Desa Pancor.

Kapolsek Sapudi Iptu Didit Suhendrianto mengatakan Dengan maksud dan tujuan aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat kepada pemerintah Desa Kecamatan Gayam dan agar di teruskan ke Pemerintah Kabupaten terkait dengan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menggunakan sistem poin agar di revisi.

Sebelum melaksanakan aksi massa berkumpul di halaman Kantor Syahbandar Kecamatan Gayam, kemudian massa aksi berangkat jalan kaki menuju Kantor Kecamatan Gayam.

Dalam aksi kali ini dilakukan pengawalan oleh Kanit Polsek Gayam Agung santoso sykardi SH dan anggota lainnya sebelum berangkat koordinator memberi himbauan kepada massa aksi agar tidak anarkis dan tidak mengganggu lalu lintas.

Tolak perbup no. 39 tahun 2019 ketentuan pembobotan komponen skor tidak bijaksana tapi bijaksini ??”

” Perbub tidak bijaksana tapi bijaksini ”
” Perbub menghasilkan Calon Conlocon (Pura-pura) ”
” Pak Bupati andai mencalonkan diri dalam pilkades masih kalah poin, Perbub Lucu Revisi Pak?,” ungkap para pengunjukrasa dengan keras.

“Harapan kami agar bapak Camat Gayam bisa menyampaikan aspirasi kami kepada bapak Bupati agar segera merevisi perbub demi kesejahteraan masyarakat kepulauan Sapudi,” katanya.

Koordinator Lapangan Misyanto mengatakan Kami menolak Perbub nomer 39 Tahun 2019 karena menguntungkan calon incambent / petahana, kami sebagai rakyat akan melawan kebijakan pemerintah yg tidak pro rakyat,” kata Misyanto

“kami akan menunjukkan sikap bersama masyarakat yang peduli kemajuan kepulauan sapudi, saat ini peraturan Bupati merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan yang dikeluarkan bukan bijak sana tapi bijak sini,” imbuhnya

Lanjutnya, Kami di sini bergabung dengan masyarakat yang gandrung dengan keadilan akan menolak perbub yang tidak pro rakyat, masyarakat kepulauan aksi ini simbul ketidakpuasan Masyarakat Kepulauan Sapudi atas kebijakan Perbub yang tidak pro rakyat.

“Kami berkumpul disini karena ada perbub yang tidak adil, Aksi kami bertujuan untuk menciptakan masyarakat kepulauan sapudi hidup sejahtera,” jelasnya.

Tambahnya lagi, harus bisa mendesak DPRD Sumenep segera mengeluarkan rekomendasi ke Pemkab Sumenep terkait revisi ketentuan Perbub tentang petunjuk dan pelaksanaan puskesmas serentak Kabupaten Sumenep Tahun 2019, soal aturan main seleksi tambahan seiring tingginya b stetemen dilapangan bagi calon dari luar desa setempat yg memicu ketidakkondusivitasan desa dan pengebirian hak calon dari desa setempat.

“Jika tuntutan ini tidak segera di respon dengan bijaksana maka pelaksanaan Pilkades Serentak Kab. Sumenep yg mengacu pada Perbub no. 39 Tahun 2019 harus di undur sampai batas waktu disahkannya Perbub pedoman Pilkades yg bijaksana dan Demokratis,” pungkasnya

Meminta Camat Gayam dan Camat Nonggunong untuk menyampaikan tuntutan ini kepada Pemangku Kebijakan Kab. Sumenep dalam batas waktu maksimal 2 x 24 Jam dan menyampaikan Jawaban resmi ke kami atas tindak tuntutan ini,” paparnya.

Tanggapan Camat Gayam Drs.Moh.Raden Mansur mengatakan, Saya sebagai Camat Gayam tidak akan memihak kemanapun, saya akan netral baik ke pemerintah maupun masyarakat,” ungkap Mansur

“Jika ada kendala mari kita bicarakan sampaikan aspirasi bersama secara audensi bukan dengan unjuk rasa dan jangan sampai anarkis ,Saya hanya melaksanakan tugas dari pimpinan saya, Camat tidak bisa menentukan kebijakan sendiri itu kewenangan pemerintah,” tambahnya.

Lanjutnya, Kewenangan Pak Camat cuma melaksanakan tugas agar pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan tertib, Unjuk rasa ini wajar, namun bisa dilaksanakan dengan perwakilan secara audensi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara tertulis hitam diatas putih dan akan saya sampaikan ke bapak Bupati,” paparnya.

Setelah mendapatkan penjelasan yang gamblang dari Bapak Camat Gayam bahwa aspirasi masyarakat pulau sapudi akan di sampaikan kepada bapak Bupati Sumenep maka perwakilan pengunjuk rasa bisa menerima dengan lapang dada dengan adanya tuntutan yg ditulis hitam diatas putih dan ditandatang8ani oleh sepuluh perwakilan audensi dan bapak Camat Gayam. (Hom/Sal 🇮🇩)

About The Author

Related posts