LN001
LN001

Warga Situbondo Kecewa Terhadap Sikap Tergugat Bupati Situbondo dkk

Warga Situbondo Kecewa Terhadap Sikap Tergugat Bupati Situbondo dkk
Bagikan :
42 Views

Situbondo, LensaNusantara – Bupati selaku Tergugat I, Wakil Bupati selaku Tergugat II, Ketua DPRD Tergugat III dan Ka Satpol PP Tergugat IV kembali tidak menghadiri mediasi Gugatan Citizen Law Suit yang diajukan oleh Aktivis Pergerakan GP SAKERA dan GEMPAR di pengadilan Negeri Situbondo, Ravi (18/09).

Saat mediasi di mulai dan mediator membacakan kehadiran para pihak, Kuasa Hukum Reno memberikan 4 lembar Surat dari Principal Tergugat 1, 2, 3, 4 atas ketidak hadirannya. Setelah di baca oleh Mediator kemudian Surat tersebut di berikan kepada Para Penggugat yang di wakili oleh Syaiful Bahri.

Mencermati dari alasan ketidak hadiran isi surat yang tidak jelas ketum Gp sakera kontan menanyakan alasan rinci kepada Kuasa Hukum Reno tentang alasan yang hanya tertera kesibukan yang tidak bisa di tinggalkan.

“Namun pihak kuasa hukum tidak bisa menjawabnya,” ungkap Syaiful bahri aktivis yang komitmen dalam mengawal kasus pelacuran Sejak 1 tahun silam.

Hal ini menimbulkan rasa kekecewaan yang teramat dalam dari pihak Penggugat selaku masyarakat Situbondo.

“Saya keberatan dan ini menjadi rasa kekecewaan kami selaku warga negara terutama warga situbondo. Dimana hal yang sangat urgen yang harus kita bicarakan terkait dengan hak warga negara rupanya tidak begitu diperhatikan,” kata Syaiful bahri ketum Gp sakera selaku Penggugat I.

“Pada mediasi kali ini saya berharap, kita bisa menemukan sebuah solusi tanpa harus permalukan pemimpin kita dalam sidang, Namun begitulah kenyataanya,” imbuh Bang Ipoel.

Sementara sumyadi Ketua aktivis Gempur dari Besuki mengatakan, “Saya sangat kecewa dan ini benar benar sudah melukai masyarakat terutama kami sebagai Penggugat, bagaimana kami tidak kecewa para Tergugat sangat kompak untuk tidak menghadiri mediasi ini dengan alasan yang tidak jelas”.

“Di samping prostitusi termasuk penyakit masyarakat juga salah satu penyebar penyakit mematikan HIV yang akan berakibat kematian tidak di perhatikan oleh Para Pejabat dan pemimpin Kabupaten ini”.

“Apa bagi Bupati Cs kematian warga karena keteledoran dan pembiaran dengan tidak di tegakkanya Perda no 27 Tahun 2004 adalah hal yang ringan dan tidak perlu di perhatikan”, ujar Sumyadi Penggugat III geram.

Ahmat Fatoni selaku aktivis muda yang berasal dari Desa Jangkar menjelaskan kegelisahannya terhadap kondisi kepemerintahan kabupaten situbondo.

“Seberapa pentingkah Bupati dan wakil Bupati terhadap permasalahan pelacuran di kabupaten situbondo yang berakibat menyebarnya penyakit HIV di kabupaten Situbondo”.

“Para Penggugat yang semula bersikeras menolak untuk di lakukan mediasi lagi akhirnya runtuh dan memberi kesempatan untuk melakukan mediasi, setelah Turut Tergugat I dan II dengan
Atas kebesaran hati Turut Tergugat I dan II yang menghadiri mediasi tersebut memberi kesempatan untuk melakukan mediasi lagi”

”Beliau beliau Bapak Kapolres dan Bapak Dandim Situbondo meskipun pendatang sangat peduli dengan darurat Aids di kota ini dengan siap mendukung pelaksanaan Perda sedang Bupati dan Wabup yang di pilih oleh rakyat justru tidak menghadiri dengan alasan tidak jelas, saya bersedia melakukan mediasi lagi karena rasa hormat saya kepada beliau berdua ”.

Kali ini proses mediasi yang ke 3 para Tergugat melalui dari tetap tidak menghadiri panggilan dari Bupati, Wakil bupati, Ketua DPRD Situbondo dan Ka Satpol PP selaku Tergugat terhadap tidak ditegakannya Perda No.27 Tahun 2004.

Selaku Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo, Bupati dan wakil bupati bertanggung jawab terhadap permasalahan dan kesehatan mengancam rakyatnya.

”Saya sangat mengapresiasi langkah penggugat dan langkah ini adalah langkah yang sangat elegan dan menjadi pencerdasan sendiri untuk masyarakat Situbondo daripada hanya sekedar berkoar koar di media sosial dengan menyebarkan hoaks kebencian tanpa ada solusi, semoga saja langkah GP Sakera dan Gempar akan di ikuti oleh LSM lain sehingga Situbondo menjadi percontohan bagaimana LSM itu bertindak cerdas, karena dengan langkah cerdas ini tidak akan mempermalukan daerahnya dan juga LSM itu sendiri tapi justru akan mengharumkan daerahnya karena sudah melahirkan tokoh tokoh pemuda cerdas dalam menyampaikan aspirasinya “ jelas Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf. Akhmad Juni Toa, SE, MI.Pol

Sementara itu Kuasa Hukum Reno mengatakan, ”Saya akan sampaikan kepada para principal dan saya sendiri menghormati langkah hukum yang di lakukan penggugat, saya sendiri sangat setuju dengan penertiban dan penegakan perda ini dengan di dukung semua pihak demi Situbondo yang sehat dan berahlak”.

”Mediasi ke 4 selanjutnya akan di laksanakan hari kamis 26 Sepetember 2019, semoga saja semua pihak hadir dan menemui kesepakatan untuk kebaikan Kabupaten Situbondo ” kata mediator Novi Nuradhayan, SH MH. (dodot)

About The Author

Related posts